KETIKA KURSI PBNU JADI INCARAN: SIAPA YANG PALING DIUNTUNGKAN?

KOPTAGUL MUHASABAH # 006 

KETIKA KURSI PBNU JADI INCARAN: SIAPA YANG PALING DIUNTUNGKAN?

Mari Menyeruput Muhasabah...

Ada satu tanda musim pemilihan ketua mulai mendekat: grup WhatsApp mendadak hidup. Orang yang biasanya cuma membaca pesan tiba-tiba rajin menyapa. Yang biasanya kalau bertemu hanya tersenyum dari jauh, mendadak bertanya, “Sehat, Gus? Kapan ngopi?” Kita pun jadi curiga. Bukan curiga buruk, hanya mulai belajar membaca kalender organisasi. Sebab dalam dunia perkumpulan, ada masa silaturahmi, ada masa musyawarah, dan kadang-kadang keduanya datang bersamaan.

Kalau yang dipilih ketua kelompok pengajian mungkin urusannya tidak terlalu rumit. Tetapi kalau organisasinya sebesar NU, tentu lain ceritanya. Jutaan nahdliyin, ribuan pesantren, lembaga pendidikan, rumah sakit, perguruan tinggi dan jaringan sosial membuat kursi Ketua Umum PBNU punya daya tarik yang besar. Banyak pihak tentu berkepentingan terhadap arah organisasi. Pemerintah berkepentingan, masyarakat berkepentingan, dunia usaha berkepentingan, dan kelompok-kelompok politik tentu juga tidak mungkin sama sekali tidak memperhatikan. Kursinya satu, tetapi yang melihat bisa satu negeri.

Di sinilah istilah  oligarki mulai menarik untuk dibicarakan. Jangan membayangkan oligarki selalu berupa beberapa orang yang duduk di ruangan gelap sambil membuka peta dan berkata, “Yang ini kita atur.” Dalam kehidupan nyata, kekuasaan bisa bekerja jauh lebih halus: melalui jaringan, akses, hubungan, kerja sama, dan orang-orang yang bisa membuka pintu. Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam Reorganising Power in Indonesia (2004) menjelaskan bahwa Reformasi tidak otomatis menghapus kekuatan oligarki; kekuasaan elite dapat menata ulang dirinya melalui institusi demokrasi dan mekanisme pasar. Bahasa warung kopinya sederhana:  kekuasaan kadang bukan hilang, cuma ganti baju.

Karena itu, pertanyaannya bukan siapa calon Ketua Umum PBNU yang didukung oligarki. Tanpa bukti, pertanyaan seperti itu mudah berubah menjadi tuduhan. Yang lebih menarik adalah pertanyaan analitis: pemimpin seperti apa yang secara teoritis paling nyaman bagi kelompok elite? . Bisa jadi pemimpin yang punya jaringan luas, mudah diajak berkomunikasi, mampu menjaga stabilitas dan tidak suka membuka konflik. Bukan berarti pemimpin seperti itu buruk. Justru kemampuan berdialog dengan banyak pihak sangat diperlukan. Persoalannya baru muncul ketika akses kepada kekuasaan berubah menjadi ketergantungan kepada kekuasaan.

Di sinilah pesantren mempunyai ukuran yang agak berbeda. Dalam tradisi pesantren, pemimpin bukan sekadar orang yang mampu mendapatkan posisi, tetapi orang yang mampu memikul amanah. Khazanah fikih mengenal kaidah

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

" kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan."

Jadi punya hubungan dengan pemerintah tidak masalah, dekat dengan pengusaha tidak masalah, bisa berdialog dengan politisi juga tidak masalah. Yang penting, semua hubungan itu menjadi alat untuk memperbesar kemaslahatan, bukan tali yang membuat pemimpin kehilangan kebebasan untuk berkata benar. 

Sebab silaturahmi itu baik, kerja sama itu baik, tetapi ketergantungan itu cerita lain. Pesantren juga mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah. Lucunya, sebelum mendapat jabatan orang sering berkata, “Saya tidak mengejar jabatan. Kalau jamaah mengamanahkan, saya siap.” Begitu jabatan benar-benar datang, ternyata kursinya nyaman sekali. Setelah beberapa tahun, ketika masa jabatan hendak berakhir, muncul kalimat yang tidak kalah indah: “Demi kesinambungan organisasi, saya siap melanjutkan.” Kita pun bingung, ini orang tidak mengejar jabatan atau sebenarnya jabatannya yang terus mengejar dia?

Padahal pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang tidak punya akses kepada kekuasaan. Justru ia boleh punya akses ke mana-mana. Bisa bertemu pemerintah tanpa kehilangan independensi, berbicara dengan pengusaha tanpa kehilangan prinsip, berdialog dengan politisi tanpa menjadikan organisasi kendaraan politik. Ia boleh dekat dengan banyak orang, tetapi tetap tahu batas. Sebab yang membedakan pemimpin yang memiliki akses dengan pemimpin yang dimiliki oleh akses adalah keberanian mengatakan “tidak” ketika kepentingan umat menuntutnya berkata tidak. Akses adalah alat, bukan tujuan.

Karena itu Khittah 1926 menjadi sangat penting. NU tentu membutuhkan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha dan berbagai kelompok masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pesantren dan pemberdayaan umat membutuhkan banyak sumber daya. Tetapi kerja sama tidak boleh berkembang menjadi ketergantungan yang membuat organisasi kehilangan independensinya. Ukuran pemimpin akhirnya bukan hanya kedekatan dengan pusat kekuasaan, tetapi integritas, keilmuan, akhlak, pengalaman organisasi, keberanian menjaga kemaslahatan dan kemampuan mempertahankan prinsip. Bisa masuk ke ruang kekuasaan itu kemampuan. Bisa keluar dari ruang kekuasaan tanpa kehilangan prinsip, itu kepemimpinan.

Menariknya, persoalan ini sebenarnya juga ada dalam diri kita. Kita sering bangga kalau punya nomor telepon pejabat, kenal pengusaha, atau bisa masuk ke ruang orang penting. Kita senang mengatakan, “Saya kenal beliau.” Tetapi jarang kita bertanya, “Apakah saya masih mengenal diri saya sendiri ketika berhadapan dengan kepentingan?” Kita takut kehilangan akses kepada manusia, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan relasi, tetapi kadang tidak terlalu takut ketika hati mulai kehilangan kejujuran. Padahal jabatan berganti, kekuasaan berpindah, nomor telepon bisa tidak aktif. Sementara hubungan dengan Allah justru itulah yang akan kita bawa ketika semua akses dunia sudah ditutup.

Maka mungkin kita tidak perlu terlalu sibuk mencari tahu siapa calon Ketua Umum PBNU idaman oligarki. Lebih baik kita bertanya, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan umat: pemimpin yang bisa dekat dengan kekuasaan tanpa menjadi pelayan kekuasaan; dekat dengan pengusaha tanpa menjadi milik pengusaha; dekat dengan politik tanpa kehilangan independensi; dan dekat dengan manusia tanpa kehilangan kedekatan kepada Allah. Karena kursi, setinggi apa pun, tetap hanya tempat duduk. Hari ini seseorang duduk di sana, besok orang lain. Yang tidak pernah berganti adalah pertanggungjawabannya. 

Oligarki mungkin mencari pemimpin yang mudah diajak duduk bersama. Pesantren mencari pemimpin yang setelah duduk di kursi kekuasaan masih ingat kepada siapa ia harus tunduk.

Terima kasih telah menyeruput muhasabah hari ini. Semoga Allah melembutkan hati, meluruskan niat, menjaga para pemimpin dari godaan kekuasaan, dan membimbing langkah kita semua untuk terus PULANG kepada-Nya.

Penulis

Gus Isqowi adalah Maestro Muhasabah, Founder Rumah Dai, dan Penggagas Gerakan Pulang melalui Majlis Pulang. Mengembangkan Metode Pulang Berbasis Gravitasi Spiritual untuk mengajak manusia kembali kepada Allah..